Bekasi, Jurnalperistiwa.net – Proses relokasi tiga Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, yang terdampak pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek Selatan II kembali harus dimulai dari awal. Padahal, usulan lokasi relokasi telah diajukan pihak sekolah sejak beberapa tahun lalu.
Penyebabnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan baru saja membentuk tim baru yang melibatkan berbagai pihak seperti perwakilan sekolah, pemerintah desa, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi. Tim ini akan menjadi satu komando dalam proses relokasi SDN Burangkeng 03, SDN Burangkeng 04, dan SDN Ciledug 03.
Kepala SDN Burangkeng 04, Ace Komarudin, mengungkapkan bahwa sebelum tim baru dibentuk, proses relokasi sekolahnya sudah sempat sampai tahap validasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Lahan pengganti bahkan telah disurvei dan diukur oleh tim appraisal.
“Sudah ada tim yang menilai kelayakan lahan, mulai dari potensi banjir, longsor, dan sebagainya. Semua sudah dilaporkan. Tapi ternyata kemarin itu belum terbentuk tim resmi, sehingga proses sebelumnya tidak bisa dilanjutkan,” ujar Ace kepada jurnalperistiwa.net, Senin (27/10/2025) kemarin.
Dengan adanya tim baru, pihak sekolah kini diminta mengajukan ulang tiga alternatif lokasi tanah pengganti seluas minimal 3.000 meter persegi. Pengajuan dilakukan mulai Selasa (28/10/2025) hingga Rabu (5/11/2025) mendatang.
“Kami sudah siapkan tiga lokasi lahan pengganti, semuanya di atas 3.000 meter. Harapan kami tim ini segera bekerja agar gedung baru cepat dibangun, karena siswa sudah tidak nyaman belajar di lokasi yang sekarang,” tambah Ace.
Situasi serupa juga dialami SDN Ciledug 03. Komite sekolah, Omad Hanafi, mengatakan pihaknya sudah mengajukan tiga bidang lahan pengganti sejak tiga tahun lalu, masing-masing seluas 2.300, 2.500, dan 2.500 meter persegi. Namun karena aturan baru mensyaratkan luas minimal 3.000 meter persegi, pengajuan itu harus diulang.
“Kami dulu sudah ajukan tiga lokasi dan sudah ikut beberapa rapat. Tapi tidak ada tindak lanjut. Sekarang diminta lagi untuk usulkan ulang, ya kami sedang pikirkan apakah lahan lama bisa diperluas atau cari lokasi baru,” ujar Omad.
Sementara itu, Koordinator Substansi Pengembangan Pertanahan BPN Kabupaten Bekasi, Undang, membenarkan bahwa tim kepanitiaan relokasi baru saja dibentuk untuk mengoordinasikan proses penggantian lahan bagi ketiga SDN tersebut.
“Hasil rapat hari ini adalah pembentukan panitia terkait lahan relokasi pengganti dan bidang-bidang tanah yang akan menjadi wacana relokasi,” jelasnya.
Namun, saat ditanya mengenai proses validasi yang disebut sudah dilakukan sebelumnya, Undang enggan berkomentar lebih jauh.
“Saya belum punya kewenangan untuk menyampaikan hal itu, harus izin dulu ke pimpinan,” tandasnya.
Dengan dimulainya kembali seluruh proses dari awal, relokasi ketiga sekolah tersebut dipastikan akan memakan waktu lebih lama. Kondisi ini membuat kegiatan belajar siswa di sekolah-sekolah yang berdekatan dengan proyek jalan tol menjadi kurang nyaman dan terganggu. (red).